Apa yang Baru pada Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan?

Apa yang Baru pada Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan? Akhir bulan oktober 2022 telah ditetapkan peraturan terbaru mengenai Penilai Pertanahan sekaligus mengganti peraturan lama. Sehingga Permen ATR/BPN No. 4/2020 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2022. (Download peraturan tersebut di sini). Apa yang Baru pada Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan?

1. Lisensi Penilai Pertanahan juga dapat diberikan kepada Penilai Properti Sederhana
   • “Penilaian Pertanahan dilakukan oleh Penilai Pertanahan yang memiliki izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa:
     a. Penilaian properti; atau
     b. Penilaian properti sederhana.” (Pasal 2, ayat 1).
2. Klasifikasi Lisensi Penilai Pertanahan menjadi:
   • “Lisensi Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:
     a. Penilai Pertanahan bidang jasa Penilaian properti; atau
     b. Penilai Pertanahan bidang jasa Penilaian properti sederhana.” (Pasal 3, ayat 2).
3. Lingkup Pekerjaan Penilaian Pertanahan dijabarkan lebih banyak.
   • “Lingkup pekerjaan Penilai Pertanahan meliputi kegiatan:
     a. perencanaan Pengadaan Tanah;
     b. pelaksanaan Pengadaan Tanah;
     c. Pengadaan Tanah Skala Kecil;
     d. Penilaian Objek P3MB dan Prk.5;
     e. Penilaian objek konsolidasi tanah;
     f. penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional;
     g. perhitungan nilai ganti rugi sebagai dampak dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah dan bawah tanah; dan
     h. lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 11).
4. Muncul Bidang Jasa Penilaian untuk Penilai Properti dan Properti Sederhana.
   • Pasal 11 ayat 2:
     • “Bidang jasa Penilaian properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
       a. Penilaian perkiraan nilai tanah dalam studi kelayakan DPPT;
       b. Penilaian objek Pengadaan Tanah;
       c. Penilaian objek Pengadaan Tanah Skala Kecil;
       d. Penilaian Objek P3MB dan Prk.5;
       e. Penilaian objek konsolidasi tanah;
       f. Penilaian terkait dengan penataan ruang;
       g. Penilaian penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional;
       h. Penilaian perhitungan nilai ganti rugi sebagai dampak dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah dan bawah tanah; dan
       i. Penilaian objek lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.”
   • Pasal 11 ayat 3:
     • Bidang jasa Penilaian properti sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
       a. Penilaian perkiraan nilai tanah dalam studi kelayakan DPPT untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil melalui tahapan Pengadaan Tanah;
       b. Penilaian objek Pengadaan Tanah Skala Kecil, yang dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;
       c. Penilaian Objek P3MB dan Prk.5;
       d. Penilaian objek konsolidasi tanah;
       e. Penilaian terkait dengan penataan ruang;
       f. Penilaian penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional; dan
       g. Penilaian perhitungan nilai ganti rugi sebagai dampak dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah dan bawah tanah.
5. Diatur Mengenai Tim Penilai
   • Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
     a. Penilai Pertanahan sebagai penanggung jawab Penilaian;
     b. Penilai Beregister sebagai petugas yang melaksanakan Penilaian;
     c. pelaksana inspeksi yang memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penilai Publik untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan/atau
     d. staf pelaksana teknis dan administrasi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian. (Pasal 13 ayat 2)
   • Adapun bunyi Pasal 13 ayat 1 adalah: “Dalam melaksanakan Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 KJPP dapat membentuk tim Penilai.”
6. Penghapusan Lisensi Penilai Pertanahan
   • Lisensi Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) hapus dalam hal:
     a. Penilai Pertanahan meninggal dunia;
     b. Penilai Pertanahan telah mencapai batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
     c. Penilai Pertanahan sakit yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Penilai Pertanahan secara permanen yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan rumah sakit pemerintah;
     d. izin Penilai Publik dicabut; atau
     e. Penilai Pertanahan berhenti atas permintaan sendiri.

Demikian mengenai apa yang baru pada Permen ATR/BPN No. 17 tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan.

Untuk lebih lengkapnya dapat membaca peraturan tersebut melalui link berikut ini.

Semoga bermanfaat!

Salam,

Asti Widyahari

Property Valuer & Advisor

Penilaian.id oleh Asti Widyahari

Property Valuer & Advisor