fbpx
25.7 C
Jakarta, ID
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 /PMK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 /PMK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.01/2014

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.01/2014. PMK 101/2014.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

 

Lampiran Permen ATR BPN No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Lampiran Permen ATR BPN No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENILAI PERTANAHAN

Download PDF untuk berbagai paparan materi dengan Subscribe terlebih dahulu di website Penilaian.id

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe to our website Penilaian.id

Profesi Penilai dan Kaitannya dengan Ilmu Keruangan

Profesi Penilai dan Kaitannya dengan Ilmu Keruangan

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

 

Dibawakan dalam rangka menjadi Dosen Tamu untuk Kuliah Tamu

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

Institut Teknologi dan Sains Bandung

Jumat, 15 November 2019

 

Content:

  • PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)?
  • Penilai?
  • Penilai x PWK?
  • Sharing
  • Diskusi

 

Smart Valuation: Is It Smart Enough?

Smart Valuation: Is It Smart Enough?

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

 

Dipresentasikan di acara:

Asean Valuers Association Congress 2019 (AVA Congress 2019)

Pattaya, Thailand, 21 Oktober 2019

 

Konten:

  • Introduction
  • The Concepts of TOD and Its Projects in Greater Jakarta
  • The Concepts and Benefits of Land Value Capture
  • The Connection Between Transport and Land Value
  • Land Valuation for Land Value Capture
  • Conclusion
Valuation on Land Value Capture of Transit-Oriented Development to Support Public Infrastructure Development in Greater Jakarta, Indonesia

Valuation on Land Value Capture of Transit-Oriented Development to Support Public Infrastructure Development in Greater Jakarta, Indonesia

By: Ni Luh Asti Widyahari

Presented at Asean Valuers Association Congress 2017 (AVA Congress 2017)

Singapore, 13 September 2017

 

Content:

  • Introduction
  • The Concepts of TOD and Its Projects in Greater Jakarta
  • The Concepts and Benefits of Land Value Capture
  • The Connection Between Transport and Land Value
  • Land Valuation for Land Value Capture
  • Conclusion

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe our website Penilaian.id

Semi-mass Valuation Strategy for Land Acquisition of Public Infrastructure Development in Indonesia

Semi-mass Valuation Strategy for Land Acquisition of Public Infrastructure Development in Indonesia

 

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

 

Dipresentasikan di:

The 28th Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors

“Toward Expanding the Role and Expertise of the Valuation Profession in an Ever-Changing Global Economy”

September 26-29, 2016

Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan

 

Konten:

  • Introduction
  • Laws and Regulation of Land Acquisition for Public Interest and the Role of Valuers in Indonesia
  • The Concept and Procedure of Compensation Valuation in Indonesia
  • Analysis and Discussion
  • Conclusion and Recommendation

 

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe our website Penilaian.id

Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan ini mencabut:

– Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
– PMK Nomor 164/PMK.06/2014
– Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini diunduh di link ini.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Telah ada perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

 


Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah.

Peraturan ini terkait dengan revaluasi BMN dan BMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Download PDF untuk berbagai paparan materi dengan Subscribe terlebih dahulu di website Penilaian.id

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe to our website Penilaian.id

Profesi Penilai dan Kaitannya dengan Ilmu Keruangan

Profesi Penilai dan Kaitannya dengan Ilmu Keruangan

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

 

Dibawakan dalam rangka menjadi Dosen Tamu untuk Kuliah Tamu

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

Institut Teknologi dan Sains Bandung

Jumat, 15 November 2019

 

Content:

  • PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)?
  • Penilai?
  • Penilai x PWK?
  • Sharing
  • Diskusi

 

Smart Valuation: Is It Smart Enough?

Smart Valuation: Is It Smart Enough?

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

 

Dipresentasikan di acara:

Asean Valuers Association Congress 2019 (AVA Congress 2019)

Pattaya, Thailand, 21 Oktober 2019

 

Konten:

  • Introduction
  • The Concepts of TOD and Its Projects in Greater Jakarta
  • The Concepts and Benefits of Land Value Capture
  • The Connection Between Transport and Land Value
  • Land Valuation for Land Value Capture
  • Conclusion
Valuation on Land Value Capture of Transit-Oriented Development to Support Public Infrastructure Development in Greater Jakarta, Indonesia

Valuation on Land Value Capture of Transit-Oriented Development to Support Public Infrastructure Development in Greater Jakarta, Indonesia

By: Ni Luh Asti Widyahari

Presented at Asean Valuers Association Congress 2017 (AVA Congress 2017)

Singapore, 13 September 2017

 

Content:

  • Introduction
  • The Concepts of TOD and Its Projects in Greater Jakarta
  • The Concepts and Benefits of Land Value Capture
  • The Connection Between Transport and Land Value
  • Land Valuation for Land Value Capture
  • Conclusion

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe our website Penilaian.id

Semi-mass Valuation Strategy for Land Acquisition of Public Infrastructure Development in Indonesia

Semi-mass Valuation Strategy for Land Acquisition of Public Infrastructure Development in Indonesia

 

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

 

Dipresentasikan di:

The 28th Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors

“Toward Expanding the Role and Expertise of the Valuation Profession in an Ever-Changing Global Economy”

September 26-29, 2016

Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan

 

Konten:

  • Introduction
  • Laws and Regulation of Land Acquisition for Public Interest and the Role of Valuers in Indonesia
  • The Concept and Procedure of Compensation Valuation in Indonesia
  • Analysis and Discussion
  • Conclusion and Recommendation

 

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe our website Penilaian.id

For subscribers only. Go subscribe first from this website.

Sudah subscribe? ⇒ Special Download Area

Belum subscribe? ⇒ Subscribe