Susunan dalam Satu Naskah dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019

Gabungan dari:

• PMK 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
• PMK 56/PMK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 /PMK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 /PMK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.01/2014. PMK 101/2014.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Lampiran Permen ATR BPN No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENILAI PERTANAHAN

Profesi Penilai dan Kaitannya dengan Ilmu Keruangan

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

Dibawakan dalam rangka menjadi Dosen Tamu untuk Kuliah Tamu

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

Institut Teknologi dan Sains Bandung

Jumat, 15 November 2019

Content:

• PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)?
• Penilai?
• Penilai x PWK?
• Sharing
• Diskusi

Smart Valuation: Is It Smart Enough?

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

Dipresentasikan di acara:

Asean Valuers Association Congress 2019 (AVA Congress 2019)

Pattaya, Thailand, 21 Oktober 2019

Konten:

• Introduction
• The Concepts of TOD and Its Projects in Greater Jakarta
• The Concepts and Benefits of Land Value Capture
• The Connection Between Transport and Land Value
• Land Valuation for Land Value Capture
• Conclusion

Valuation on Land Value Capture of Transit-Oriented Development to Support Public Infrastructure Development in Greater Jakarta, Indonesia

By: Ni Luh Asti Widyahari

Presented at Asean Valuers Association Congress 2017 (AVA Congress 2017)

Singapore, 13 September 2017

Content:

• Introduction
• The Concepts of TOD and Its Projects in Greater Jakarta
• The Concepts and Benefits of Land Value Capture
• The Connection Between Transport and Land Value
• Land Valuation for Land Value Capture
• Conclusion

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe our website Penilaian.id

Semi-mass Valuation Strategy for Land Acquisition of Public Infrastructure Development in Indonesia

Oleh: Ni Luh Asti Widyahari

Dipresentasikan di:

The 28th Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors

“Toward Expanding the Role and Expertise of the Valuation Profession in an Ever-Changing Global Economy”

September 26-29, 2016

Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan

Konten:

• Introduction
• Laws and Regulation of Land Acquisition for Public Interest and the Role of Valuers in Indonesia
• The Concept and Procedure of Compensation Valuation in Indonesia
• Analysis and Discussion
• Conclusion and Recommendation

It’s not available for public. Please contact our administrator (info@penilaian.id) if you have difficulty to download this file. Make sure you’re already subscribe our website Penilaian.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan ini mencabut:

– Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
– PMK Nomor 164/PMK.06/2014
– Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini diunduh di link ini.

Telah ada perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah.

Peraturan ini terkait dengan revaluasi BMN dan BMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

POJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal

Perpres Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Telah ada perubahan:

1. PERPRES No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Mengubah :

PERPRES No. 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum