Jakarta – Nilai Tanah yang selalu berubah berdasarkan waktu penilaianya menjadi tantangan utama Pemerintah. Seiring pesatnya perkembangan teknologi mendorong Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah untuk merancang Aplikasi Penilaian Tanah Massal Berbasis Bidang Tanah atau disingkat PentaBIT 1.0. Ini menjadi pokok pembahasanan diskusi FGD yang bertajuk “Penilaian Tanah Massal Berbasis Bidang Tanah” pada hari Rabu (7/11).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Arie Yuriwin berpesan pada peserta FGD pentingnya pengembangan kerja sama yang sinergis dalam merancang dan mengembangkan aplikasi Penilaian Tanah yang diharapakan dapat memudahkan perolehan data dan informasi nilai tanah.
“Aplikasi tersebut dibutuhkan kerja sama antar pemangku kepentingan terutama Kepala Perwakilan JICA di Jakarta dan Team Leader Proyek “ Capacity Development For Land Acquisition System Improvementin Republic of Indonesia ” atas dukungannya dalam pengembangan aplikasi ini, ” ungkap Arie Yuriwin.
Dari sisi kepentingan pengadaan tanah, nilai tanah sendiri dibutuhkan dalam dua tahapan dari empat tahapan pengadaan tanah, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan perencanaan dibutuhkan estimasi nilai ganti kerugian dan pada tahapan pelaksanaan dibutuhkan besaran nilai ganti kerugian.
Kemudian ditambahkan oleh Arie Yuriwin bahwa nilai tanah menjadi unsur penting dalam kemudahan pengurusan pengadaan tanah.
“Nilai tanah dalam kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu kunci keberhasilan pengadaan tanah. Perhitungan nilai bidang demi bidang tanah sudah seharusnya tersedia dan diperbaharui. Sehingga ketika instansi yang membutuhkan informasi tanah dalam menghitung perkiraan nilai ganti kerugian bisa mendapatkan referensi nilai pasar tanahnya. Demikian juga, ketika Penilai Pertanahan yang melakukan penilaian objek,” ungkap Dirjen Pengadaan Tanah.
Pengadaan tanah sudah memiliki tolok ukur untuk nilai bidang tanah. Sehingga diharapkan permasalahan ketimpangan besaran nilai ganti kerugian yang dihasilkan oleh Penilai atas obyek pengadaan tanah yang berdampingan bisa diminimalisir dengan mengacu kepada nilai bidang tanah dari sumber yang sama.
Nilai bidang tanah dari sisi kepentingan komponen internal lain di Kementerian ATR/BPN, akan dibutuhkan pada :
– Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan penghitungan estimasi nilai kompensasi akibat perubahan tata ruang;
– Perhitungan nilai pada konsolidasi tanah, dari nilai horizontal unit bidang tanah menjadi nilai vertikal unit satuan rumah susun;
Dari sisi pemangku kepentingan lain, nilai tanah sangatlah dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penetuan Nilai Jual Objek Pajak yang menjadi dasar penarikan PBB, BPHTB, dan PPH;
Aplikasi Penilaian Tanah Massal berbasis bidang tanah ini merupakan hasil pemikiran yang cerdas untuk menjawab kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, tetapi membutuhkan kerja sama dan dukungan dari Pemeritah Daerah dan Kementerian Keuangan demi pewujudan pembuatan Peta lengkap Penilaian Tanah Massal Berbasis bidang. Sebagai data pembanding, MAPPI dapat mendukung untuk membantu kebutuhan akan data nilai tanah yang valid.
Peluang yang jelas adalah bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam rangka pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menghasilkan peta obyek bidang tanah diseluruh Indonesia yang merupakan aset besar yang dimiliki oleh kementerian ATR/BPN. Bidang-bidang tanah ini selanjutnya harus diisi dengan informasi-informasi penting dan bermanfaat seperti penggunaan tanah dan nilai tanahnya.
Pekerjaan penilaian tanah akan selalu dibutuhkan karena sifat nilai tanah yang selalu berubah berdasarkan waktu penilaianya. Diharapkan ketika seluruh bidang tanah sudah terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka penilaian tanah berbasis bidang tanah akan menjadi pekerjaan besar kita.
Turut hadir dalam diskusi FGD antara lain Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA), Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tim teknis Direktorat Penilaian Tanah, Perwakilan DKI Jakarta.
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penilaian-tanah-massal-berbasis-aplikasi-77371
Penilaian.id oleh Asti Widyahari
Property Valuer & Advisor
