Bahkan yang Tidak Punya Tanah Mendapat Ganti di Pengadaan Tanah?

0
203
Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Terkait dengan penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, santunan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah tetap diberikan. Seperti apa?

Download peraturan lengkapnya di sini:

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Latar Belakang Peraturan

  • Penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan dibebaskan telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat namun secara legal tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Solusi Pemerintah

  • Kepada masyarakat yang menguasai dan menggunakan tanah tersebut dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama akan diberikan santunan.
  • Santunan diberikan ketika tanah diperlukan untuk pembangunan baik proyek strategis nasional maupun non strategis nasional.

Apa Kriteria Mendapat Santunan?

  • Memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat.
  • Tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik minimal 10 tahun secara terus-menerus.
  • Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak dapat diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

Apa Bentuk Santunannya?

  • Santunan diberikan dalam bentuk uang atau relokasi yang besarnya dihitung berdasarkan penilaian pihak independen (penilai).

Bagaimana Cara Menghitung Besar Santunan?

  • Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
  • Mobilisasi;
  • Sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  • Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Sumber: Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

-Asti-

 

 

LEAVE A REPLY