Kalkulator Kontribusi Peningkatan KLB

1Lokasi dan tata ruang

Pilih kategori lokasi yang telah diverifikasi melalui RTR/RDTR, Jakarta Satu, dan peta lampiran Pergub.

Kategori lokasi Lahan Perencanaan (LP)

Zona wilayah pertumbuhan

Zona fungsi dalam RDTR

Digunakan untuk memberi peringatan kesesuaian awal, bukan menggantikan verifikasi tata ruang.

KLB maksimal menurut RTR/Jakarta Satu (opsional)

Batas KLB berdasarkan KKOP (opsional)

Indeks kawasan otomatis

Terisi otomatis berdasarkan mekanisme insentif/disinsentif dan Zona Wilayah I–III.

2Data peningkatan KLB

Tambahan luas lantai dihitung dari selisih KLB dikalikan luas Lahan Perencanaan.

Luas Lahan Perencanaan (m²)

KLB dasar menurut RTR

KLB yang dimohonkan

Tambahan luas lantai L (m²)

L = (KLB dimohonkan − KLB dasar) × luas LP.

Pengecualian kontribusi Pasal 24

Pergub mengatur pengecualian untuk pembangunan rumah susun umum pada kondisi tertentu. Kelayakannya tetap harus diverifikasi.

3NJOP bumi dan indeks ekonomi

Gunakan NJOP bumi pada saat permohonan. Bila terdapat beberapa NJOP, gunakan rata-rata tertimbang berdasarkan luas.

LP memiliki lebih dari satu NJOP bumi

Aktifkan untuk menghitung NJOP rata-rata tertimbang.

NJOP bumi (Rp/m²)

Luas bagian (m²)	NJOP bumi (Rp/m²)

NJOP rata-rata = jumlah (luas bagian × NJOP bagian) ÷ jumlah luas bagian.

Indeks pertumbuhan ekonomi (Ieg)

1,0 untuk kondisi normal. Penyesuaian selain 1,0 harus mengacu pada keputusan Gubernur.

NJOP yang digunakan

Estimasi nilai kontribusi

Rp0

Rp0 per m² luas lantai yang dikenakan

Indeks kawasan—

Luas dikenakan—

NJOP bumi—

Ieg—

K = Ik × L × NJOP × Ieg

Masukkan data untuk melihat uraian perhitungan.

Batas KLB efektif teridentifikasi Perlu data RTR/Jakarta Satu

Dasar penghitungan: Pasal 19–20, Pasal 24–29 Pergub DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026.

Catatan: Kalkulator ini adalah alat bantu awal. Kategori lokasi, zona wilayah, NJOP, batas KLB, ketentuan KKOP, indeks ekonomi, dan nilai resmi tetap harus diverifikasi melalui Jakarta Satu, dokumen RTR/RDTR, serta keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk LP yang berada pada beberapa kategori, berlaku strata yang berbeda antara penentuan batas maksimal KLB dan penentuan indeks kawasan.