Sertifikat Ada, Tapi Apakah Nilai Aset Anda Aman?
Bagi banyak pemilik aset, sertifikat tanah dianggap sebagai tanda bahwa semua urusan sudah beres. Berita pertanahan beberapa pekan terakhir menunjukkan gambaran yang lebih tidak sederhana, yaitu hak atas tanah bisa disengketakan, bahkan bisa dicabut. Ketika hak itu goyah, nilai asetnya juga dapat ikut goyah.
Sertifikat tanah merupakan alat pembuktian hak yang kuat, tetapi keberadaannya tidak dengan sendirinya menjamin bahwa tanah bebas dari seluruh persoalan hukum. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menempatkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data pada surat ukur dan buku tanah. Karena itu, pemeriksaan status hak tetap relevan, terutama ketika tanah menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi.
Ribuan Kasus Tanah Masih Terbuka
Hingga 3 November 2026, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan. Jumlah itu setara sekitar 60% dari lebih 58.000 pengaduan dan persoalan tanah yang tercatat dalam hampir 12 tahun terakhir. Sepanjang 2026, kementerian menangani sekitar 21.000 kasus tunggakan ditambah 3.392 laporan baru, dan 1.164 kasus berhasil diselesaikan tahun ini.
Garuda TV, “ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Tanah, Selamatkan Aset Rp5,2 Triliun”, 14 November 2026. https://garuda.tv/atr-bpn-tuntaskan-35-294-kasus-tanah-selamatkan-aset-rp52-triliun/
ANTARA, “ATR/BPN tuntaskan 35.294 kasus pertanahan hingga 2026”, 14 November 2026. https://www.antaranews.com/berita/5854727/atr-bpn-tuntaskan-35294-kasus-pertanahan-hingga-2026
Untuk tindak pidana pertanahan, jumlah target operasi naik dari 102 pada 2025 menjadi 120 pada 2026, dan 100 di antaranya sudah dituntaskan. Nilai aset yang diselamatkan sepanjang 2026 dilaporkan Rp5,286 triliun. Media lain menyebut sekitar Rp5,77 triliun. Selisih kedua angka ini belum dijelaskan.
Garuda TV, “ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Tanah, Selamatkan Aset Rp5,2 Triliun”, 14 November 2026. https://garuda.tv/atr-bpn-tuntaskan-35-294-kasus-tanah-selamatkan-aset-rp52-triliun/
Tribun Palu, “Kementerian ATR/BPN Ungkap 100 Kasus Mafia Tanah Sepanjang 2026, Selamatkan Aset Rp5,7 Triliun”, 14 November 2026. https://palu.tribunnews.com/news/197117/kementerian-atrbpn-ungkap-100-kasus-mafia-tanah-sepanjang-2026-selamatkan-aset-rp57-triliun
ANTARA pada 13 November melaporkan Rp5.773.954.641.464, sedangkan Garuda TV pada 14 November memuat Rp5,286 triliun.
Hak Bisa Dicabut, Nilainya Ikut Hilang?
Pada 9 November 2026, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengumumkan hasil evaluasi terhadap hak atas tanah 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penanganannya dibagi menjadi lima klaster, meliputi:
- rekomendasi pembatalan seluruh atau sebagian HGU,
- tidak diperpanjangnya HGU yang telah berakhir,
- penolakan pemberian HGU baru, serta
- pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah perusahaan.
- Pelaksanaan pembatalan perlu dibedakan dari proses evaluasi dan rekomendasi administratif yang mendahuluinya.
Tiga perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya menguasai lahan total 22.914,25 (Angka dari penjumlahan sendiri dari artikel BPN: 23.274,25) hektare. Sebelumnya, Bapak Nusron pun menjelaskan bahwa pembatalan HGU atas lahan yang terbakar mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016, dan bahwa pemegang HGU memiliki kewajiban yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya.
InfoPublik, “Menteri Nusron Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Karhutla”, 9 November 2026. https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/996736/menteri-nusron-tertibkan-hgu-11-korporasi-terindikasi-terlibat-karhutla
IDXChannel (via RCTI+), “Terindikasi Karhutla, HGU Tiga Perusahaan Seluas 22.914 Hektare Dicabut”, 9 November 2026. https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/5512849/terindikasi-karhutla–hgu-tiga-perusahaan-seluas-22-914-hektare-dicabut
ANTARA Jogja, “Menteri Nusron sebut pembakaran lahan dapat batalkan HGU”, September 2026. https://jogja.antaranews.com/berita/852635/menteri-nusron-sebut-pembakaran-lahan-dapat-batalkan-hguhttps://www.atrbpn.go.id/berita/menteri-nusron-ungkap-penanganan-perusahaan-perkebunan-yang-terindikasi-terlibat-karhutla-luasan-lahan-capai-42-214-51-hektare?utm_source=chatgpt.com
Pemerintah Juga Mengaitkan Hak dengan Nilai
Dalam forum MAPPI tentang peran penilai, tata ruang, dan data nilai tanah pada 8 Oktober 2026, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyatakan bahwa kepastian hak, kepastian ruang, dan kepastian nilai tanah selama ini masih berjalan di sistem masing-masing, padahal ketiganya bertemu pada bidang tanah yang sama. Ia menyebut nilai tanah sebagai hasil interaksi banyak faktor, termasuk kepastian hukum. Integrasi hak, ruang, dan nilai juga ditetapkan sebagai salah satu agenda kerja sama ATR/BPN dengan MAPPI.
Media Penilai (MAPPI), “Pemerintah Dorong Integrasi Hak, Ruang dan Nilai Tanah Melalui Ekosistem Informasi Pertanahan”, 27 Oktober 2026. https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2026/10/27/pemerintah-dorong-integrasi-hak-ruang-dan-nilai-tanah-melalui-ekosistem-informasi-pertanahan/
Di forum yang sama, perwakilan DJKN Kementerian Keuangan menyebut belum adanya acuan nilai bersama sebagai salah satu penyebab sengketa nilai yang berulang. Ketua Dewan Penilai MAPPI, Ihot Parasian Gultom, menambahkan bahwa perbedaan nilai tanah antarwilayah juga mencerminkan perbedaan legalitas, bukan hanya lokasi dan kondisi pasar.
Media Penilai (MAPPI), “Kemenkeu, ATR/BPN, dan MAPPI Kembangkan Sistem Data Nilai Tanah”, 2 November 2026. https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2026/11/02/kemenkeu-atr-bpn-dan-mappi-kembangkan-sistem-data-nilai-tanah/
Pandangan Penilai: Mengapa ini Ada Urusan dengan Penilaian?
Bagian ini adalah opini, bukan isi berita.
Ketiga berita di atas memiliki satu benang merah. Penilai bisa dikatakan tidak menilai tanah sebagai benda, melainkan hak atas tanah tersebut. Ini pernah Penilaian.id bahas bahwa penilaian itu lebih ke penilaian real property dibanding real estate.
Baca di sini: https://penilaian.id/2024/12/12/perbedaan-real-estate-dan-real-property/
Dalam penilaian properti, yang menjadi objek kepentingan ekonomi bukan semata-mata tanah dan bangunan secara fisik (real estate), melainkan hak atau kepentingan atas properti tersebut (real property interests). Kondisi fisik tetap memengaruhi nilai, tetapi nilai yang dihasilkan harus dikaitkan dengan jenis, cakupan, dan pembatasan hak yang dinilai.
Prinsip ini ditegaskan dalam IVS 400, yang menghubungkan nilai properti dengan kepentingan hukum yang melekat pada tanah dan bangunan.
- IVS 400, 20.05
- Nilai properti melekat pada kepentingan atau hak hukum yang dimiliki atas tanah dan bangunan, bukan semata-mata pada objek fisiknya.
- IVS 400, 40.01
- Lingkup penugasan penilaian harus mengidentifikasi kepentingan atas properti yang dinilai, termasuk hak lain yang memengaruhi kepentingan tersebut.
IVSC, International Valuation Standards (berlaku 31 Januari 2022), bagian persyaratan identifikasi subjek penilaian. https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/ivsc/international_valuat/assets/IVS-effective-31-Jan-2022.pdf
RICS, Valuation Report Framework 2025. https://www.rics.org/content/dam/ricsglobal/documents/standards/Valuation-Report-Framework-2025_060726.pdf
Artinya, bidang tanah yang sama bisa bernilai berbeda bergantung pada haknya: SHM yang bersih, HGU yang masa berlakunya sudah habis, atau hak yang sedang disengketakan. Jika status hak tidak diperiksa, angka nilai yang dihasilkan bisa tampak meyakinkan tetapi berdiri di atas asumsi yang keliru.
Karena itu, sebelum membeli, menjaminkan, atau mencatat aset, saya menyarankan tiga pemeriksaan:
- Status hak dan catatan di kantor pertanahan. Jenis hak, sisa jangka waktunya, kewajiban yang melekat, serta ada tidaknya blokir, sita, atau catatan sengketa. Jika dalam perpanjangan, bukti sedang dalam proses perpanjangan, dan lainnya.
- Kecocokan dokumen dengan kondisi lapangan. Lokasi, batas, dan luas di sertifikat harus sesuai dengan tanah yang benar-benar dikuasai.
- Penguasaan fisik. Siapa yang saat ini menempati atau memanfaatkan tanah tersebut.
Peran Penilai Independen/KJPP

Penilai independen tidak menggantikan peran notaris, PPAT, atau konsultan hukum dalam pemeriksaan legalitas secara yuridis. Namun, Penilai berkepentingan memahami hak atas properti yang menjadi objek penilaian, termasuk pembatasan dan risiko yang dapat memengaruhi manfaat ekonominya.
Dalam pelaksanaan penilaian, Penilai perlu mengidentifikasi kepentingan yang dinilai, mempertimbangkan pengaruh karakteristik hak terhadap nilai, serta mengungkapkan asumsi dan keterbatasan pemeriksaan secara jelas.
Jika terdapat ketidakpastian hukum yang material, Penilai perlu mempertimbangkan kecukupan bukti, kebutuhan konfirmasi dari pihak yang berkompeten, dan pengaruh ketidakpastian tersebut terhadap kesimpulan penilaian. Asumsi mengenai status hukum tidak boleh digunakan untuk menutupi persoalan yang secara material dapat memengaruhi kredibilitas hasil penilaian.
Media Penilai (MAPPI), “Pemerintah Dorong Integrasi Hak, Ruang dan Nilai Tanah Melalui Ekosistem Informasi Pertanahan”, 27 Oktober 2026. https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2026/10/27/pemerintah-dorong-integrasi-hak-ruang-dan-nilai-tanah-melalui-ekosistem-informasi-pertanahan/
Media Penilai (MAPPI), “Kemenkeu, ATR/BPN, dan MAPPI Kembangkan Sistem Data Nilai Tanah”, 2 November 2026. https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2026/11/02/kemenkeu-atr-bpn-dan-mappi-kembangkan-sistem-data-nilai-tanah/
Oleh karena itu,
Sertifikat merupakan bagian penting dari kepastian hukum kepemilikan atau penguasaan tanah. Namun, dalam pengambilan keputusan ekonomi, keberadaan sertifikat saja belum cukup untuk menjelaskan keseluruhan nilai suatu aset.
Jenis hak, jangka waktu, pembatasan penggunaan, penguasaan fisik, serta risiko yang melekat pada properti merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan sesuai relevansinya dalam penilaian.
Bagi korporasi, bank, investor, dan pemilik aset, Penilai independen berperan memberikan opini nilai berdasarkan kepentingan atas properti yang diidentifikasi secara jelas, dengan mempertimbangkan kondisi pasar, karakteristik aset, serta asumsi dan keterbatasan penugasan.
Sebab, keputusan aset yang baik tidak cukup hanya mengetahui berapa nilainya, tetapi juga memahami hak apa yang mendasari nilai tersebut, dan dalam kondisi apa nilai itu berlaku.
Demikian artikel “Sertifikat Ada, Tapi Apakah Nilai Aset Anda Aman?” Semoga bermanfaat!
Salam,
Penilaian.id oleh Ni Luh Asti Widyahari, S.T., M.T., MAPPI (Cert.)
Strategic Property Valuation & Asset Advisory

Tentang Ni Luh Asti Widyahari, S.T., M.T., MAPPI (Cert.)
Public Valuer • Property Advisor • International Speaker • Professional Instructor
Ni Luh Asti Widyahari adalah Penilai Publik dan Property Advisor dengan pengalaman dalam penilaian tanah, properti komersial, infrastruktur, aset korporasi, dan aset khusus.
Melalui Penilaian.id, Asti membagikan pengetahuan mengenai penilaian properti, Highest and Best Use, analisis pasar, strategi dan optimalisasi aset, serta berbagai isu yang memengaruhi nilai dan pengambilan keputusan terkait properti.
Building valuation legacy with A.S.T.I.
Authority • Selectivity • Thoughtfulness • Integrity
Membutuhkan Penilaian atau Property Advisory?
Konsultasikan kebutuhan penilaian untuk pelaporan keuangan, Highest and Best Use, studi kelayakan, analisis pasar, atau strategi aset Anda.
Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat atas data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah. PP tersebut telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021.










