Apa itu Transaksi Afiliasi?

Apa itu Transaksi Afiliasi?

Artikel ini membahas transaksi afiliasi dalam konteks pasar modal berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020. Secara sederhana, transaksi afiliasi mencakup aktivitas atau transaksi perusahaan terbuka maupun perusahaan yang dikendalikannya dengan pihak terafiliasi, termasuk aktivitas atau transaksi untuk kepentingan pihak terafiliasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut.

Menurut Pasal 1 aturan ini, hubungan afiliasi antara lain mencakup:

• hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua;
• hubungan dengan direksi, dewan komisaris, atau pegawai;
• dua perusahaan dengan anggota direksi atau komisaris yang sama;
• hubungan pengendalian, langsung maupun tidak langsung;
• dua perusahaan yang dikendalikan pihak yang sama;
• hubungan dengan pemegang saham utama.

Contoh sehari-hari: induk usaha meminjamkan dana ke anak usaha, perusahaan menyewa gedung milik pemegang saham pengendali, atau dua perusahaan satu grup bertukar aset.

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. – POJK Nomor 42/POJK.04/2020

Aturan ini juga mengenal benturan kepentingan, yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi pengurus, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan. Transaksi afiliasi belum tentu mengandung benturan kepentingan.

Nilai Wajar vs Pendapat Kewajaran

Pasal 4 ayat (1) huruf a POJK 42/2020 mengatur kewajiban perusahaan terbuka menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksinya. Namun, kewajiban ini tidak berlaku untuk seluruh transaksi afiliasi. Pasal 5–8 mengatur pengecualian dengan persyaratan tertentu.

Sebagai contoh, pengecualian dapat berlaku untuk transaksi antara perusahaan terbuka dan perusahaan terkendali yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut, serta transaksi kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang dilakukan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Setiap pengecualian memiliki syarat dan konsekuensi berbeda. Tidak diwajibkannya penggunaan Penilai juga tidak selalu menghapus kewajiban prosedur internal, pelaporan kepada OJK, atau pengungkapan informasi.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa terlebih dahulu apakah transaksi memenuhi ketentuan pengecualian. Apabila penilaian diperlukan, penilaian objek dan pendapat kewajaran menjawab pertanyaan yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal mendefinisikan pendapat kewajaran sebagai pernyataan penilai bisnis bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar (Pasal 1 angka 38). Frasa “yang akan dilakukan” itulah yang menjadi kunci soal waktu. Selain itu, POJK 35/2020 sendiri mensyaratkan penggunaan Nilai Pasar untuk penilaian bisnis. Pendapat kewajaran dalam pembahasan tersebut diberikan oleh Penilai Bisnis.

Kenapa Harus Sebelum Transaksi?

Pendapat kewajaran adalah alat bantu mengambil keputusan, bukan pembenaran setelah keputusan diambil.

Ketentuan mengenai rencana transaksi menjadi dasar pentingnya pendapat kewajaran tersedia sebelum transaksi dilaksanakan. Sementara itu, ketentuan tanggal penilaian dan keterbukaan informasi mengatur batas waktu yang juga perlu dipenuhi.

1. Definisinya menyebut transaksi yang akan dilakukan. Pendapat kewajaran menilai transaksi yang akan dilakukan (POJK 35/2020, Pasal 1 angka 38).
2. Yang dinilai adalah rencana transaksi. Pasal 93 ayat (2) POJK 35/2020 mengatur bahwa pendapat kewajaran diberikan atas keseluruhan rencana transaksi dan unsur analisisnya. Untuk transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan, ketentuan khususnya terdapat dalam Pasal 95 ayat (2).
3. Ada batas jarak waktu. Jarak antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi, atau tanggal RUPS bila perlu persetujuan RUPS, paling lama 6 bulan (POJK 42/2020, Pasal 4 ayat 2). Pendapat harus tersedia sebelum transaksi dilaksanakan, dengan dasar analisis atas rencana transaksi.
4. Ringkasannya harus tersedia saat keterbukaan informasi diumumkan. Untuk transaksi yang wajib memenuhi Pasal 4 POJK 42/2020, pengumuman dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah transaksi, atau bersamaan dengan pengumuman RUPS apabila persetujuan RUPS diwajibkan. Keterbukaan informasi memuat ringkasan laporan Penilai sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b dan c, serta pernyataan direksi mengenai pelaksanaan prosedur transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf h.

Urutan proses perlu disesuaikan dengan kewajiban yang berlaku bagi transaksi tersebut. Apabila pendapat kewajaran diperlukan, penilai dilibatkan sejak penyusunan rencana agar laporannya tersedia sebagai dasar pertimbangan sebelum transaksi dilaksanakan.

Untuk transaksi yang tidak memerlukan persetujuan RUPS, keterbukaan informasi dan penyampaian dokumen kepada OJK dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah transaksi.

Untuk transaksi yang memerlukan persetujuan RUPS, keterbukaan informasi dan penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS. Persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS diperoleh sebelum transaksi dilaksanakan.

Jarak antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi (atau tanggal pelaksanaan RUPS apabila persetujuannya diwajibkan) paling lama enam bulan.

Pendapat kewajaran yang baru tersedia setelah transaksi kehilangan fungsinya sebagai dasar pertimbangan sebelum pelaksanaan transaksi.

Apa Saja yang Dianalisis Penilai?

Menurut POJK 35/2020 (Pasal 94, merujuk Pasal 93), analisis pendapat kewajaran paling sedikit mencakup empat hal:

Untuk transaksi pinjam-meminjam dana dan penjaminan, pendapat kewajaran wajib didasarkan pada hasil evaluasi atas objek transaksi (Pasal 95 ayat 1). Karena itu, Penilai perlu melihat syarat pinjaman secara utuh, tidak cukup hanya angka bunganya.

Dalam keterbukaan informasi yang diwajibkan berdasarkan Pasal 4 POJK 42/2020, ringkasan laporan Penilai disajikan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b dan c. Informasinya mencakup identitas pihak, objek dan tujuan penilaian, asumsi dan kondisi pembatas, pendekatan dan metode penilaian, serta kesimpulan nilai atau pendapat kewajaran sesuai jenis laporannya.

Daftar Periksa Sebelum Transaksi Afiliasi

Bagi perusahaan terbuka, daftar periksa berikut digunakan sesuai dengan kewajiban yang berlaku pada transaksi yang direncanakan:

1. Kenali hubungannya dan ketentuan transaksinya.
   • Identifikasi hubungan afiliasi menurut Pasal 1 POJK 42/2020, termasuk transaksi yang dilakukan untuk kepentingan afiliasi. Selanjutnya, periksa apakah transaksi memenuhi persyaratan pengecualian dalam Pasal 5–8, serta kewajiban prosedur internal, penggunaan Penilai, pelaporan, dan pengungkapan yang tetap berlaku. Pemeriksaan ini menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.
2. Libatkan penilai sejak tahap rencana apabila diperlukan.
   • Sediakan waktu yang cukup agar analisis dan laporan selesai sebelum transaksi dilaksanakan.
3. Cek urutan dan batas waktu.
   • Bedakan tanggal penilaian, tanggal penerbitan laporan, tanggal RUPS, dan tanggal transaksi. Pastikan laporan tersedia pada tahapan yang memerlukannya dan memenuhi ketentuan batas waktu yang berlaku.
4. Siapkan dokumen pendukung.
   • Simpan dokumen prosedur internal (Pasal 3 ayat 2) dan laporan penilai yang wajib disampaikan ke OJK (Pasal 4 ayat 5).
5. Hitung batas waktu pengumuman dan periksa kebutuhan persetujuan RUPS.
   • Untuk transaksi yang wajib memenuhi Pasal 4 POJK 42/2020 dan tidak memerlukan persetujuan RUPS, keterbukaan informasi serta penyampaian dokumen kepada OJK dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah transaksi.
   • Jika persetujuan RUPS diwajibkan, keterbukaan informasi serta penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS.
   • Persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS wajib diperoleh terlebih dahulu apabila transaksi memenuhi batasan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka, dan/atau berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan tersebut.

Penutup

Pendapat kewajaran memberikan dasar pertimbangan independen mengenai kewajaran suatu rencana transaksi, dengan memperhatikan analisis, asumsi, dan kondisi pembatas dalam laporan. Opini tersebut tidak menjamin hasil transaksi. Agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, pendapat kewajaran perlu tersedia sebelum transaksi dilaksanakan.

Artikel ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk transaksi tertentu, rujuk teks resmi peraturan dan konsultasikan dengan penasihat hukum serta penilai.

Demikian artikel “Apa itu Transaksi Afiliasi?” Semoga bermanfaat!

---

Tentang Ni Luh Asti Widyahari, S.T., M.T., MAPPI (Cert.) 

Public Valuer • Property Advisor • International Speaker • Professional Instructor

Ni Luh Asti Widyahari adalah Penilai Publik dan Property Advisor dengan pengalaman dalam penilaian tanah, properti komersial, infrastruktur, aset korporasi, dan aset khusus.

Melalui Penilaian.id, Asti membagikan pengetahuan mengenai penilaian properti, Highest and Best Use, analisis pasar, strategi dan optimalisasi aset, serta berbagai isu yang memengaruhi nilai dan pengambilan keputusan terkait properti.

Building valuation legacy with A.S.T.I.
Authority • Selectivity • Thoughtfulness • Integrity

Membutuhkan Penilaian atau Property Advisory?
Konsultasikan kebutuhan penilaian untuk jual beli, Highest and Best Use, studi kelayakan, analisis pasar, atau strategi aset Anda.

Sumber

• POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (OJK), khususnya Pasal 1 angka 38, Pasal 2 ayat (1) huruf d, serta Pasal 93–95.
• POJK Nomor 42/POJK.04/2020, khususnya Pasal 1, 3–10.
• Ringkasan POJK 42/2020 (OJK)